WAJO - Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Lamaddukelleng Kabupaten Wajo, Hardiyan menyoroti gencarnya anggota DPRD Kabupaten Wajo melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
Menurutnya, sikap yang ditunjukkan anggota DPRD Wajo adalah bentuk pembangkangan terhadap intruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo Subianto.
Dalam Inpres tersebut lanjut Hardiyan menjelaskan, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Kami menyayangkan sikap anggota dewan yang terhormat, di tengah intruksi presiden terkait efisiensi anggaran malah gencar melakukan perjalanan dinas luar kota yang tentu Kami pertanyakan apa urgensinya serta manfaatnya untuk masyarakat Wajo," ujar Hardiyan, Selasa (25/2/2025).
Hardiyan berharap DPRD Wajo menyampaikan ke publik hasil kunjungan Dinas yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota yang tentu biayanya membebani APBD yang semestinya peruntukannya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kunjungan dinas terus namun apa hasilnya, publik wajar mempertanyakan hal itu. Sejauh ini, sepengetahuan Kami DPRD Wajo belum menghasilkan satupun peraturan daerah dan belum ada gebrakan sejauh ini, yang ada cuma plesiran berkedok perjalanan dinas," ujarnya.
"Bagi kami ini sangat melukai hati masyarakat wajo disaat keterbatasan anggaran dan daya beli masyarakat berkurang diduga wakil rakyatnya hanya memprioritaskan perjalanan ke luar daerah daripada mengunjungi konstituen didapil masing-masing", tutup Hardiyan
(Red)
Social Footer